Sawit; Dulu, Kini, Nanti (Persfektif Pengembangan Sawit di Bangka Belitung dan Tantangannya di Masa Depan)

Editorial   |   Artikel  |   Senin, 16 Juli 2016 - 11:45:07 WIB
Sawit; Dulu, Kini, Nanti (Persfektif Pengembangan Sawit di Bangka Belitung dan Tantangannya di Masa Depan)

Ridwan Diaguna. Alumnus Jurusan Agroteknologi Universitas Bangka Belitung Penggiat The Ilalang Institute

Tigamatapena.com - "Titik awal komersialisasi sawit di nusantara dipelopori Belanda di tahun 1911, ditandai dengan pengusahaan dalam bentuk perkebunan pemerintah Belanda. Sejarah panjang perkembangan sawit dinusantara memang tak bisa disangkal karena turut andil usaha Belanda mendatangkan bahan tanam dari kawasan Afrika Barat. Bahan tanam yang didatangkan ini dirintis untuk dikembangkan di bumi nusantara, hal ini dibuktikan dengan keberadaan perkebunan sawit perdana milik Belanda di Pulo Raja dan Tanah Itam, Sumatera Utara".

Pergantian rezim kepemerintahan nan panjang sejak era penjajahan, orde lama, orde baru dan reformasi tidak lantas menghentikan usaha pengembangan perkebunan sawit di nusantara. 69 tahun pasca Belanda, pengembangan perkebunan sawit justru terjadi secara masif. Data Statistik mencatat di tahun 2014, luasan areal tanam perkebunan sawit mencapai lebih dari 9,4 juta hektare. Luasan areal tanam ini tidak hanya terpusat di satu dua pulau di nusantara, karena hampir seluruh pulau di nusantara telah dijamak pengembangan perkebunan kelapa sawit terutama 5 pulau besar nusantara. Lantas, Pulau Bangka dan Belitung jugakah? Jawabannya, Ya. Hal ini dengan mudah bisa dibuktikan dengan keberedaan lebih dari 5 perkebunan swasta besar yang ada di Bangka-Belitung.

Peningkatan areal tanam sudah lantas tentu akan menaikkan kapasitas produksi terhadap komoditas perkebunan satu ini. 90% produksi dan sawit dunia didominasi perkebunan nasional dan Malaysia. Sawit asal Indonesia dan Malaysia telah mendominasi pasar dunia, Indonesia dalam posisi ini sejal 1990-an menjadi prodosen terbesar. Lantas bukan hal yang mencengankan jika pada Indoensia Palm Oil Conference and Price Outlook di Bandung [28/11 2014] lalu Presiden Susilo Bambang Yudhoyono bersuara lantang mengajak semua stakeholder dan pemangku kepentingan untuk memerangai kampanye hitam sawit untuk mempertahankan potensi Indonesia sebagai produsen terbesar dunia CPO.

Memang tidak bisa dipungkiri bahwa dewasa ini ekspansi perusahaan sedang giat-giatnya dilakukan dihampir seluruh wilayah di Indonesia. Pulau Kalimantan, Sumatera menjadi target utama perluasan areal bisnis perkebunan sawit. Dan tentunya daerah-daerah lain diluar kedua pulau besar negeri ini pun tidak luput dari ekspansi tersebut. Hingga tentunya ekspansi yang terjadi di negeri Laskar Pelangi Bangka Belitung yang kita cintai ini.

Pengembangan perusahaan kelapa sawit sangat getol sekali dilakukan di negeri timah ini. Beberapa pihak berpendapat bahwa komoditas kelapa sawit menjadi jawaban dari pertanyaan jamak kita selama ini "mengandalkan apa ekonomi kita setelah pertimahan?". Kita semua tentu bertanya, Mampukah kelapa sawit menjadi lokomotor ekonomi baru pasca pertimahan?

Bukan Komoditas Akar Rumput

Fakta bahwa kelapa sawit baru memberikan keuntungan yang significant bagi petani yang mengusahakannya dalam skala luas tentu menjadi masalah tersendiri untuk menjadikannya lokomotor ekonomi baru. Kelapa sawit masuk ke Bangka Belitung bukan menjadi komoditas petani gurem melainkan menjadi produk ekspansi jahat pemilik modal besar. Melalui modal besar yang dimilikinya berjamuranlah perkebunan swasta yan dikembangkan pemilik modal besar dari dalam negeri dan luar negeri.

Selain itu tingginya biaya yang harus dikeluarkan untuk membudidayakan komoditas satu ini menjadi masalah tersendiri untuk dikembangkan secara skala perkebunan rakyat. untuk membeli satu bibit saja petani harus merogoh kocek hingga 35 ribu/bibit, sungguh realitas angka yang sangat sulit dijangkau petani. Belum lagi besarnya luasan areal tanam yang harus disiapkan untuk membudidayakan agar memberikan keuntungan optimum. Keuntungan optimum baru bisa dicapai jika bertanam dengan luasan minimum 1 hektar (120 batang) belum lagi kenyataan selama 20 tahun areal tersebut hanya tanaman sawit, tidak bisa berganti komoditas selama 20 tahun.

Komoditas penjarahan tanah, begitulah realitasnya jika membicarakan kelapa sawit. Ekspansi perkebunan yang notabenenya dilakukan oleh pemilik modal besar dari Malaysia dan beberapa pengusahan di negara tetangga. Hal ini bisa dibuktikan dengan berapa banyak jumlah petani kecil yang mengusahkan kelapa sawit dalam skala perkebunan rakyat. Bandingkanlah dengan jumlah luasan tanam yang digarap oleh pengusaha bermodal besar. Dengan serakahnya para pengusaha ini membanguan kerajaan bisnis perkebunan sawitnya di setiap jengkal tanah pertanian yang dikelola petani lokal.

Melihat realitas nan bertolak belakang di atas, tentunya menuntun kita untuk berfikir lebih realistis mengenai prospek sawit sebagai poros ekonomi baru Babel. Fakta yang ada malahan hanya menampakkan kenyataan bahwa sawit menjadi komoditas sarana orang asing mengeruk kekayaan dan pundi-pundi uang dari Babel. Bisa dikatakan dengan jelas, padat dan singkat bahwa ini adalah cara penjarahan dan penjajahan baru asing kepada negeri ini.

Rawan Konflik

Kenyataan bahwa kelapa sawit bukanlah menjadi komoditas skala akar rumput serta makin populernya komoditas kelapa sawit tentunya membuat pemodal berlomba-lomba untuk mengembangkannya. Derasnya laju pengembangan tentunya berbanding lurus dengan luasan lahan yang akan diprivatisasi oleh pemodal dan tentunya akan merubah pola perekonomian penduduk sekitar.

Privatisasi lahan oleh pemodal tentunya akan menimbulkan perubahan sosial budaya berupa tergerusnya kearifan lokal dan fungsi lahan. Hal ini tentunya akan memberikan sumbangan nyata perubahan negatif dalam kehidupan bermasyrakat. Konversi lahan yang terjadi akan menyebabkan perubahan struktur agrarian, proses marginalisasi/kemiskinan, serta berujung kepada penjajahan ekonomi oleh pemodal terhadap petani setempat.

Pengaruh negatif yang akan muncul dari pengembangan kelapa sawit oleh pemodal besar tidak hanya sebatas pada dimensi sosial, budaya dan ekonomi, tetapi juga pada dimensi keberlangsungan lingkungan. Kelapa sawit menjadi komoditi yang memakan banyak ruang untuk pengembangannya. Hal ini tentunya akan berdampak kepada kontribusi nyata dalam peran perusakan hutan. Data Direktorat Jenderal Kehutanan menegaskan bahwa laju kerusakan hutan saat ini yang disebabkan oleh pengembangan nakal perkebunan kelapa sawit mencapai 2,1 juta hektar per tahun.

Diperlukan adannya suatu kontrol kebijakan terhadap derasnya arus pengembangan perkebunan kelapa sawiit yang terjadi di negeri Babel dewasa ini. Pemerintah selaku pemegang tampuk kuasa pengaturan, kontrol dan pemutus kebijakan tertinggi di suatu daerah menjadi sangat urgensi perannya. Aturan, kontrol serta kebijakan yang jelas tentunya sangat diharapkan sehingga konflik horizontal yang timbul dikehidupan bermasyarakat akibat pengembangan perkebunan kelapa sawit ini tidak terjadi, minimal berkurang.

Pengaturan rencana tata ruang wilayah (RTRW) daerah menjadi acuan utama untuk membatasi daerah mana saja yang hanya diperuntukkan untuk pengembangan kelapa sawit. RTRW yang jelas tentunya akan menjadi rem dasar pengendali pemutus keserakahan para pemilik modal. Kejelasan RTRW akan memberikan rasa keamanan bagi petani lokal akan ancaman konversi lahan yang bisa datang kapanpun saja. Rasa aman bagi petani lokal akan menjadikan kondusifitas kehidupan bermasyarakat, saling percaya dan memusnahkan prasangka buruk antar sesame masyarakat akan kehadiran perusahaan sawit.

Setelah kejelasan RTRW, pemerintah diharapkan mampu menjadi organisiator handal dalam mengorganisir kehidupan bermasyarakat warganya. Sehingga yang dijadikan tujuan menjalankan roda pemerintahan kembali kepada khitanya yakni "Kemakmuran, Kesejahteraan, Utamanya Untuk Rakyatnya". Bukan kemakmuran yang berorientasi kepada kepentingan kelompok ataupun segelintir elit politik.

Peran ini bisa dijalankan dengan pengaturan, penegasan serta persyaratan yang seutuhnya berorientasi kepada persetujuan masyarakat lokal yang akan langsung bersentuhan dengan dampak dimana perkebunan akan dikembangkan. Sehingga pemerintah hanya merestui apa yang dikehendaki rakyatnya, bukan memaksa rakyat untuk merestui kehendak pemerintah. Ketika ini berjalan dengan baik, tentu kita tidak akan melihat dengan miris pergolakan yang terjadi ditengah-tengah masyarakat berkaitan respon akan ekspansi pemodal diwilayah pertanian mereka. Pergolakan yang terjadi tidak hanya masyarakat dan pemodal,akan tetapi juga antar sesame masyarakat. sebuah bentuk penjajahan baru dengan mengadu domba masyarakat untuk memuluskan niatan tak terpuji pemodal. Tentu kita berharap sekali pemerintah dengan konsen untuk menseriusi mengurus rakyatnya. 

Selain itu, pemerintah juga harus dengan tegas memberikan kebijakan program CSR yang tepat mengenai rakyat yang bersinggungan langsung dengan keberadaan perkebunan ini. CSR yang dijalankan benar-benar menyentuh masyarakat, benar-benar dilakukan secara kontiniu, bukan hanya ketika sedang ada sorotan. Bagi perkebunan yang kedapatan lalai menjalankan CSR-nya,pemerintah diharapkan lansung memberikan sanksi tegas, semisalnya pencabutan izin. Sehingga ada efek keseriusan perusahaan perkebunan untuk taat aturan, kenapa juga pemerintah mesti berbaik hati, to perusahaan juga mempunyai iktikad tidak baik dengan melanggar serta merendahkan kebijakan pemerintah. Sehingga kita bersama-sama membuang prasangka buruk terhadap pemerintah yang cenderung bersikap melanggengkan konflik yang terjadi.

Demikianlah sebuah refleksi ringan dari penulis mengenai korat marit nasib perkebunan kelapa sawit di Babel. Kita semua tentu berharap adanya kesejahteraan, tidak perlu mematok harus dari A ato B kesejahteraan itu datang. Sawit pun jika mampu memberikan kesejahteraan menyeluruh rakyat Babel tentu akan diterima dengan senang hati. Jadi tidak ada lagi persepsi dimasyarakat sawit tidak menguntungkan rakyat, yang salah bukan sawitnya, yang salah pemodal yang mengembangkan sawit yang acap kali berniatan buruk dengan menimbun serta menghimpun kegelimangan materi dari kelapa sawit dengan merampas serta menggeser potensi ekonomi petani kecil. Peran Pemerintah

Komentar Facebook

Fournita : "KKN disambut dengan Tawa, Pulang dengan Tangis"

KKN

Kamis, 12 Juli 2018 - 06:14:42 WIB - 3 bulan lalu

BSB Cash, Kartu Retribusi Pembayaran Non-Tunai Resmi Dilaunching

Artikel

Rabu, 04 Juli 2018 - 22:06:00 WIB - 4 bulan lalu

Sistem KRPL Menjadi Solusi Hadapi Lahan Sempit

Artikel

Kamis, 28 Juni 2018 - 23:33:30 WIB - 4 bulan lalu

Berharap Kepada Allah , Ampuh Atasi Sifat Mudah BAPER

Artikel

Kamis, 28 Juni 2018 - 21:51:25 WIB - 4 bulan lalu

Tanaman Hias Siap Bantu Atasi Persoalan di Lahan Tambang

Artikel

Selasa, 26 Juni 2018 - 08:12:16 WIB - 4 bulan lalu

Intip Kerennya Break Pemuda "Zaman Now"

Hiburan

Senin, 25 Juni 2018 - 07:56:38 WIB - 4 bulan lalu

Teknologi Pengering Lada, Menentukan Kualitas Lada Lebih Tinggi

Artikel

Sabtu, 23 Juni 2018 - 22:02:55 WIB - 4 bulan lalu

GenBI Berbagi "Pelita Ramadhan Tanggap Berbagi" 2018

HIkmah

Jumat, 08 Juni 2018 - 01:19:38 WIB - 4 bulan lalu

Generasi Baru untuk Harapan Baru

Kampus

Rabu, 16 Mei 2018 - 01:00:09 WIB - 5 bulan lalu

Pernah Menaruh Harap

Sastra

Minggu, 06 Mei 2018 - 07:04:36 WIB - 6 bulan lalu

Cinta yang pernah tertitip pada Senja

Sastra

Minggu, 06 Mei 2018 - 06:59:04 WIB - 6 bulan lalu

2nd Agro Care Day: Save Our Earth, Save Our Live, And Save Our Future.

Kampus

Minggu, 22 April 2018 - 19:28:54 WIB - 6 bulan lalu

Suhargo: "Banyak Kendala di Stan Bazar Tak Menyurutkan Semangat Kami."

Kampus

Jumat, 13 April 2018 - 08:18:25 WIB - 6 bulan lalu

Meriah: Dies Natalis ke-12, Perkenalkan UBB dengan Jalur yang Berbeda

Kampus

Rabu, 11 April 2018 - 20:52:22 WIB - 6 bulan lalu

Pengenalan Kampus Lewat Parade di Acara Dies Natalis-12 UBB

Kampus

Rabu, 11 April 2018 - 20:39:52 WIB - 6 bulan lalu

Dinda Wiranti Wisudawati Terbaik FPPB UBB "Semua Ini Berkat Orang Tua"

Kampus

Selasa, 27 Maret 2018 - 08:53:42 WIB - 7 bulan lalu

ORMAWA FPPB Galang Dana Bencana Banjir Mentok

Kampus

Sabtu, 17 Maret 2018 - 12:56:12 WIB - 7 bulan lalu

Studi Ekologi dan Populasi Kukang di Pulau Bangka

Lejok Bangka

Jumat, 16 Maret 2018 - 22:52:41 WIB - 7 bulan lalu

AIESEC Bersama Pemuda Bangka Belitung Menuju Era GO DIGITAL

Nasional

Minggu, 25 Februari 2018 - 12:49:42 WIB - 8 bulan lalu

HIMABIO Buka Pintu Masuk Mahasiswa yang "HAUS" Beasiswa Luar Negeri

Kampus

Sabtu, 24 Februari 2018 - 17:22:51 WIB - 8 bulan lalu

Tanaim: "Resi Gudang bukan Serta Merta Menaikan Harga!"

Kampus

Selasa, 20 Februari 2018 - 22:07:04 WIB - 8 bulan lalu

"Safari Politik HIMAPOL ! Bangun Balunijuk Sebagai Jantung UBB"

Kampus

Minggu, 18 Februari 2018 - 13:20:00 WIB - 8 bulan lalu

Mendapatkan Kembali Jiwa Mahasiswa Melalui Latihan Kempemimpinan 3 FPPB

Kampus

Senin, 12 Februari 2018 - 19:46:09 WIB - 8 bulan lalu

PETANG di Hari Sabtu Dekatkan Mahasiswa Fakultas Teknik

Kampus

Senin, 12 Februari 2018 - 14:08:15 WIB - 8 bulan lalu

Latihan Kepemimpinan 3rd FISIP Bangun Pengkaderan Pemimpin Masa Depan

Kampus

Sabtu, 03 Februari 2018 - 20:08:07 WIB - 9 bulan lalu

Awal Kepengurusan, HIMAGRO Bakar Semangat Melalui Training Organization (TO)

Kampus

Sabtu, 03 Februari 2018 - 19:56:45 WIB - 9 bulan lalu