Pernyataan Sikap KAMMI Babel Terkait Kebijakan Bantuan Pemvrov Babel ditengah Pandemi Covid-19

Editorial   |   Opini   |   Kamis, 07 Mei 2020 - 12:53:08 WIB

Tigamatapena - Hasyim Ashari, S.T - Ketua Umum PD KAMMI  Wilayah Bangka Belitung

Era pandemi Covid-19 saat ini kami melihat kondisi di lapangan di mana pemerintah belum memberikan kebijakan stimulus ekonomi yang merata kepada seluruh lapisan masyarakat. Masih banyak masyarakat Babel yang mengeluh kesulitan mendapatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Disamping karena masih kurangnya keterbukaan bantuan pemerintah kepada masyarakat, masyarakat pula tidak punya uang akibat tidak mendapat gaji dari perusahaan-perusahaan tempat mereka bekerja.

Namun, situasi yang lebih menyakiti hati rakyat kecil dan buruh adalah kebijakan pemerintah Provinsi Bangka Belitung yang mengeluarkan kebijakan yang diskriminasi terhadap perusahan-perusahaan yang menjadi tempat bergantungnya hidup para buruh dan pekerja di Babel.

Ketidakadilan ini nampak terlihat dilakukan oleh pemerintah Provinsi Bangka Belitung dalam mengeluarkan RKAB yang tidak merata, seolah tebang pilih. Pemprov Babel harusnya bisa mengeluarkan untuk semua perusahaan yang ada di Babel. 
Karena keputusan tersebut membuat beberapa perusahaan tidak dapat beraktivitas sehingga banyak para buruh yang harus diberhentikan bekerja.

Kebijakan ini secara langsung telah merampas hak hidup warga atau buruh yang perusahaanya tidak mendapat RKAB. Ironisnya, Pemprov tetap mengeluarkan RKAB pada beberapa perusahaan besar pemegang IUP Timah di Bangka Belitung. Seolah hanya pekerja pada perusahaan tersebut saja yang boleh makan.

Oleh karena itu kami dari Pengurus Daerah Kesatuan Aksi Mahasiswa Muslim Indonesia (PD KAMMI) Bangka Belitung menuntut:
1. Memberikan stimulus ekonomi yang dapat langsung dirasakan oleh masyarakat di tengah pandemi Covid-19.
2. Memberikan persetujuan RKAB tanpa diskriminasi ke semua perusahaan
3. Memberikan kebijakan yang setara pada seluruh IUP timah yang ada di Provinsi Bangka
belitung.

Tuntutan ini tentu sebagai bentuk kepedulian Organisasi Kepemudaan kepada para buruh dan masyarakat yang terdampak akibat adanya keputusan tersebut. Mereka tentu masih butuh makan dan hidup layak.

Apabila poin-poin di atas tidak dilaksanakan, maka kami meminta kepada pemangku kebijakan di pusat untuk turut serta memberi perhatian kepada permasalahan ini.

Penulis: Hasyim Ashari
Editor: Vigestha